Sarat Kepentingan Elite, FM Koltim Warning DPRD Jangan Jadikan Kursi Wabup Mainan

Kolaka Timur,HaloJakarta.Com – Fraksi Mahasiswa Kolaka Timur (FM Koltim) melayangkan warning keras terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Timur.

Mereka mendesak legislatif untuk segera melakukan pembahasan ulang (repeat) terkait pengisian jabatan Wakil Bupati Kolaka Timur yang hingga kini tak kunjung tuntas, serta mengingatkan agar tidak ada kepentingan sekelompok kecil yang menunggangi proses tersebut.

Perlu diketahui, dinamika politik di Kolaka Timur berubah setelah Bupati definitif tersandung kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terkait sejumlah proyek infrastruktur daerah. Akibat kasus hukum tersebut, posisi kepala daerah kemudian dialihkan kepada Wakil Bupati yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kolaka Timur. Namun, kekosongan kursi Wakil Bupati yang ditinggalkan justru dibiarkan terkatung-katung selama berbulan-bulan tanpa adanya agenda pembahasan yang jelas dari pihak DPRD.

Kondisi ini mulai memicu lahirnya berbagai opini negatif di tengah masyarakat. Salah satu rumor kuat yang beredar di ruang publik menyebutkan adanya upaya dari mantan Bupati Koltim yang ingin “menitipkan” istrinya untuk menduduki kursi Wakil Bupati Kolaka Timur.

Ketua Fraksi Mahasiswa Kolaka Timur Yang Juga Ketua BEM UNSULTRA, Saiful Haq, menegaskan bahwa DPRD Koltim harus menepis segala kepentingan politik elitis dan kembali fokus pada kemaslahatan daerah.
“Jangan ada kepentingan lain di DPRD selain kepentingan masyarakat Koltim. Pergantian dan pengisian kursi Wakil Bupati harus secepatnya diusulkan guna mengisi kekosongan jabatan yang ada,” tegas Saiful Haq dalam pernyataan persnya.

Saiful juga memberikan catatan kritis mengenai pandangan keliru terhadap posisi orang nomor dua di daerah tersebut. Menurutnya, Wakil Bupati bukanlah sekadar pelengkap struktural birokrasi.
“Wakil Bupati itu bukan hanya jabatan struktural ataupun sekadar ban serep. Lebih daripada itu, Wakil Bupati adalah satu kesatuan dengan Bupati yang bertugas saling berkoordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Keberadaannya sangat penting guna mengefisienkan kinerja pemerintahan demi pelayanan publik yang maksimal,” pungkas Saiful.

Sebagai langkah konkret, FM Koltim menegaskan tidak akan tinggal diam melihat pembiaran ini. Jika dalam waktu dekat DPRD Koltim masih memosisikan pembahasan ini dalam ketidakpastian, FM Koltim menyatakan siap turun ke jalan dan mendatangi Kantor DPRD dengan aksi massa yang besar.