Kasus Penyadapan Presiden Harus Diungkap Secara menyeluruh, Sekjen BEM UHO Desak Kapolri Usut Otak Intelektual dan Periksa Kapolda SULTRA
Kendari,HaloJakarta.com – Terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, beserta sejumlah pejabat negara dan tokoh publik menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran prosedur biasa di lingkungan institusi kepolisian.
Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Halu Oleo (BEM UHO), Muh. Kurniawan Saelang, menilai bahwa perkara ini harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih. Sebab, dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pihak lainnya menyangkut persoalan serius mengenai penyalahgunaan kewenangan, keamanan negara, perlindungan privasi, serta integritas institusi penegak hukum.
Menurutnya, penetapan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara ini tidak boleh menjadi akhir dari proses pengungkapan kasus. Justru, hal tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar keseluruhan struktur yang diduga terlibat, termasuk siapa aktor intelektual yang merancang, mengendalikan, dan memberikan perintah dalam praktik penyadapan tersebut.
“Kami mendesak Kapolri agar mengusut tuntas kasus penyadapan ini. Jangan berhenti hanya pada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Harus dibuka siapa sebenarnya otak intelektual di balik praktik penyadapan tersebut, siapa yang memberikan perintah, bagaimana rantai komandonya, serta apa motif dan kepentingan di balik tindakan tersebut. Publik berhak mengetahui apakah praktik ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” tegas Muh. Kurniawan Saelang.
Lebih lanjut, BEM UHO turut menyoroti posisi Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji, yang berdasarkan informasi rekam jejak jabatan pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri pada Desember 2023 hingga Mei 2026, sebelum kemudian dipercaya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara.
Rentang jabatan tersebut perlu menjadi perhatian dalam proses pendalaman perkara, mengingat dugaan penyadapan ilegal sebagaimana diungkap Bareskrim berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Atas dasar itu, BEM UHO mendesak Kapolri agar memeriksa dan meminta klarifikasi secara menyeluruh kepada Kapolda Sulawesi Tenggara terkait kapasitas, fungsi, kewenangan, serta pengetahuan yang bersangkutan selama menjabat sebagai Dirtipidsiber Bareskrim Polri, khususnya berkaitan dengan sistem penyadapan yang menjadi objek perkara.
“Kami meminta Kapolri tidak mengabaikan fakta bahwa Kapolda Sultra pernah menduduki jabatan strategis sebagai Dirtipidsiber Bareskrim Polri pada periode yang beririsan dengan dugaan terjadinya penyadapan. Karena itu, penting untuk dilakukan pemeriksaan guna memastikan apakah yang bersangkutan mengetahui, memiliki keterkaitan, atau mempunyai informasi mengenai mekanisme dan penggunaan sistem penyadapan tersebut. Ini bukan bentuk penghakiman, tetapi bagian dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban jabatan,” lanjutnya.
Menurut Kurniawan, pemeriksaan terhadap pejabat yang pernah menduduki posisi strategis dalam institusi terkait merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar pelaksana teknis, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan.
Selain itu, BEM UHO menilai bahwa pengungkapan motif menjadi aspek yang tidak kalah penting. Penyidik harus mampu menjelaskan untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, siapa pihak yang diuntungkan, apakah terdapat kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan lainnya, serta apakah terdapat penyalahgunaan fasilitas dan kewenangan negara.
“Jangan sampai kasus sebesar ini hanya berakhir dengan penetapan beberapa tersangka, sementara motif, kepentingan, dan kemungkinan keterlibatan aktor lain tidak pernah terungkap. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak yang berdasarkan bukti memiliki tanggung jawab, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun posisi strategisnya,” tegasnya.
BEM UHO menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini bukan sekadar persoalan internal kepolisian, melainkan menyangkut prinsip negara hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
“Jabatan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan. Siapa pun yang memiliki keterkaitan harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti. Kami ingin kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya, bukan hanya berhenti pada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” tutup Muh. Kurniawan Saelang.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar