LMPH Sultra Soroti Distribusi Pupuk Subsidi di Desa Aopa, Minta Aparat Segera bertindak

Redaksi Helo Jakarta
2 Agu 2026 14:08
2 menit membaca

Kendari,HeloJakarta.com – Lembaga Mahasiswa Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara LMPH Sultra menyoroti pengelolaan dan penyaluran pupuk subsidi di Desa Aopa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. Sorotan ini muncul menyusul adanya laporan dan keluhan dari masyarakat terkait mekanisme distribusi.

Hal tersebut disampaikan Ketua LMPH Sultra, Rojab, S.H, pada Minggu 03/08/2026.

“Berdasarkan informasi yang kami terima dari warga, terdapat dugaan penyaluran pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan. Kami menerima aduan bahwa ada pupuk yang diduga disalurkan kepada pihak di luar Desa Aopa,” ujar Rojab.

Menurut Rojab, berdasarkan regulasi yang berlaku, pupuk subsidi seharusnya diprioritaskan untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani resmi dan memenuhi persyaratan administratif di wilayah sasaran.

“Jika benar ada ketidaksesuaian dalam penyaluran, maka hal ini berpotensi merugikan petani di Desa Aopa yang memang berhak dan membutuhkan,”lanjutnya.

Salah seorang warga Desa Aopa yang tidak ingin disebutkan namanya juga menyampaikan harapannya agar penyaluran lebih tepat sasaran.

“Kami berharap pupuk subsidi benar-benar sampai ke petani di Desa Aopa yang terdaftar di kelompok tani. Jangan sampai yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkannya,” katanya.

Atas temuan tersebut, LMPH Sultra meminta Aparat Penegak Hukum [APH] dan Instansi Terkait seperti Dinas Pertanian, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan verifikasi, pengawasan, dan penertiban terhadap proses distribusi pupuk subsidi di Desa Aopa.

“Ini murni untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Kami mendorong agar dilakukan pengecekan data RDKK, kelompok tani, dan alur distribusi di lapangan,” kata Rojab.

LMPH Sultra juga menyatakan sebelumnya telah menyampaikan persoalan serupa ke publik dan berharap ada tindak lanjut yang konkret dari pihak berwenang.

“Kami akan terus mengawal agar hak petani tidak dirugikan. Jika diperlukan, kami siap bersinergi dengan pemerintah dan APH untuk mencari solusi,” tutupnya.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x