
Konawe, HeloJakarta.com – Proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe D Konawe yang berlokasi di Kecamatan Sampara dan Anggalomoare menuai sorotan tajam dari masyarakat dan elemen pemuda setempat. Aktivitas pematangan dan penggarapan lahan proyek tersebut diduga tidak mematuhi standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga memicu banjir lumpur yang merendam permukiman warga sekitar.
Salah satu tokoh pemuda Anggalomoare Agung Tanukila, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek fasilitas kesehatan tersebut. Menurutnya, setiap pembangunan berskala besar wajib menempatkan kajian lingkungan dan tata kelola drainase sebagai prioritas utama sebelum memulai pekerjaan fisik.
”Pembangunan rumah sakit ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat lingkar proyek. Hari ini warga merasakan langsung dampak negatif akibat aktivitas penggarapan lahan yang diduga kuat tidak mematuhi standar AMDAL yang seharusnya menjadi bagian fundamental dalam perencanaan,” Agung tanukila ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai perencanaan konstruksi lingkungan pada proyek RS Tipe D Konawe tersebut gagal mengantisipasi risiko cuaca. Pasalnya, hujan dengan durasi yang belum mencapai hitungan jam sudah cukup untuk membuat aliran air bercampur lumpur meluap dari area proyek dan masuk ke rumah-rumah warga.
”Kondisi ini membuktikan adanya kelemahan serius dalam sistem drainase dan pengendalian sedimentasi di lokasi proyek. Hujan sebentar saja sudah memicu banjir lumpur ke permukiman. Ini sangat merugikan masyarakat sekitar,”Agung tegasnya.
Atas kejadian tersebut, tokoh pemuda Anggalomoare mendesak pihak pelaksana proyek serta instansi teknis terkait di Pemerintah Kabupaten Konawe—khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum—untuk segera turun ke lapangan. Mereka meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen AMDAL maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) proyek tersebut.
”Kami meminta pihak kontraktor bertanggung jawab penuh atas kerugian dan ketidaknyamanan warga terdampak, serta segera membenahi sistem saluran air di sekitar proyek agar banjir lumpur tidak terus berulang,”Agung tanukila tutupnya.


Tidak ada komentar