Prabowo Koreksi Arah RKP 2025, Fokus pada Kesejahteraan ASN hingga Layanan Publik
Prabowo SubiantoJakarta, helojakarta.com – Presiden Prabowo Subianto resmi mengubah fokus delapan program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025 yang ditetapkan pada 30 Juni 2025.
Salah satu poin paling menonjol adalah keputusan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari guru, dosen, tenaga kesehatan, hingga pejabat negara. Kebijakan ini sekaligus menyasar TNI dan Polri, yang selama ini menjadi tulang punggung penyelenggaraan negara.
Langkah Prabowo memutakhirkan arah RKP ini bukan sekadar teknis administratif. Perubahan tersebut menandai reposisi prioritas pembangunan nasional: dari sekadar pertumbuhan ekonomi makro, ke penguatan layanan dasar, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas aparatur.
Delapan program yang dimutakhirkan meliputi penyediaan makan siang dan susu gratis di sekolah, layanan kesehatan gratis dengan fokus penuntasan TBC, pembangunan rumah sakit lengkap di setiap kabupaten, peningkatan produktivitas pertanian melalui lumbung pangan desa, serta pendirian sekolah unggul terintegrasi. Selain itu, pemerintah juga memperluas jangkauan program perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan rumah murah bersanitasi, serta membentuk Badan Penerimaan Negara.
“Fokusnya adalah menghilangkan kemiskinan absolut, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat,” terang dokumen Perpres tersebut.
Tak hanya pada program sosial, perubahan juga terlihat pada target indikator makro. Pertumbuhan ekonomi 2025 dipatok 5,3 persen, inflasi 2,5 persen plus minus 1 persen, dengan kurs rupiah berada di kisaran Rp16.000–Rp16.900 per dolar AS. Target ini berbeda dari sebelumnya yang menempatkan kisaran pertumbuhan lebih tinggi, yakni 5,3–5,6 persen, dengan kurs Rp15.300–Rp15.900 per dolar.
Dengan koreksi ini, pemerintah seakan mengirim pesan bahwa prioritas bukan semata mengejar angka pertumbuhan, tetapi membenahi fondasi kesejahteraan rakyat. Bagi kalangan ASN, khususnya guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh lapangan, kenaikan gaji menjadi penanda pengakuan atas peran vital mereka dalam pembangunan.
Ke depan, tantangannya adalah bagaimana memastikan program-program itu terlaksana secara konsisten di lapangan, tanpa terjebak pada retorika. Sebab, yang dinanti publik bukan hanya daftar janji kebijakan, melainkan wujud nyata kesejahteraan dan kualitas layanan yang lebih baik. (ed)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar