Pedagang Pasar Butung Protes Rencana Pengambilalihan Sepihak oleh Pemkot Makassar
Helojakarta.com, Makassar – Suasana di Pasar Butung, Makassar, kembali memanas menyusul adanya informasi rencana pengambilalihan paksa pengelolaan pasar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang diprediksi terjadi pada akhir Januari 2026.
Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Butung, Faisal A. Rahman, menyatakan keberatan mendalam dan meminta pemerintah mengedepankan jalur hukum daripada tindakan koersif yang dapat memicu kerusuhan.
Keresahan pedagang muncul di saat kondisi pasar dinilai sudah sangat kondusif. Faisal A. Rahman mempertanyakan urgensi pengambilalihan sepihak tersebut, mengingat para pedagang saat ini sudah mulai merasa nyaman dengan fasilitas pasar yang telah dibenahi dengan baik oleh pengelola.
Ia juga memaparkan bahwa para pedagang tidak lagi merasakan kepanasan saat berjualan karena sistem pendingin dari lantai basement hingga lantai 4 kini telah berfungsi maksimal.
Kekhawatiran utama para pedagang adalah stabilitas ekonomi menjelang bulan suci Ramadan.
“Kasihan kami pedagang pasar butung, kami mau nyaman berjualan. Mendekati bulan suci Ramadhan saatnyalah kami memanen hasil jualan,” ujar Faisal dengan nada kecewa pada awak media, Sabtu (28/2/2026).
Lebih lanjut, pihak pedagang menegaskan bahwa sengketa pengelolaan ini seharusnya dianggap sudah tuntas secara legal. Hal ini didasari pada proses eksekusi yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Makassar pada Agustus 2024 lalu.
Berdasarkan hal itu, Faisal meminta agar pemerintah tidak menciptakan kegaduhan baru di lapangan.
“Jangan jadikan Pasar Butung sebagai ring tinju. Kalau ada masalah dengan pengelola, silakan dibicarakan secara baik-baik atau silakan ambil jalur hukum,” tegasnya menuntut solusi damai.
Asosiasi Pedagang pun memberikan peringatan keras kepada Walikota Makassar terkait potensi konflik fisik yang mungkin terjadi di lapangan jika pengambilalihan paksa tetap dijalankan. Faisal secara terbuka menyatakan bahwa pihak pemerintah harus siap memikul konsekuensi jika situasi memburuk.
“Kami minta Bapak Walikota Makassar bertanggung jawab jika terjadi konflik besar dan sampai ada korban jiwa jika memaksakan masuk mengelola pasar,” pungkas Faisal dalam pernyataan resminya.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar